Kalurahan Dengok

Cara mengaktikan ?kartu BPJS Kesehatan yang tidak aktif dan dendanya Kepesertaan Kartu BPJS Kesehatan tidak aktif jika peserta terlambat membayar iurannya.  Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap bulan paling lambat setiap tanggal 10.    Jika pembayaran iuran rutin dilakukan... ..selengkapnya

  Rekomendasi dari TKPK desa dan TKPK Kapanewon Playen. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kalurahan. Surat pernyataan diandangani ber metrai Skrining kelayakan SID. Fc Rekening listrik maksilam 900VA Fc Akta kelahiran/KTP Fc Kartu Keluarga Print Foto rumah tampak depan samping dalam san... ..selengkapnya

SIDA- Kalirahan Dengok. Linmas Kalurahan dengok di musim penghujan senantiasa standby dengah HT diferkuensi 170845 Radionya Jarkomdes Kalurahan dengok. Dengan di pandu dari komandan linmas mereka , para anggota melaporkan kondisi wilayah masing masing. Dengan julukan masdeng atau linmas de... ..selengkapnya

SIDA. Kalurahan Dengok, beberapa hari kedepan petani di kalurahan Dengok siap berpesta panen raya. Dikarenakan panen tidak bisa berbarengan setiap satu lahan yg di Panen maka hama walang sangit akan menyerang pindah ke hama lainya. Berikut cara cegah walang sangit , semoga info dari sumber intr... ..selengkapnya

SIDA Kalurahan Dengok, selasa 2 Februari 2021 Petugas pelayanan kalurahan dengok memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membawakan berkas ke capil. Akta kematian, Kelahiran, perubahan KK KTO dll pun di layani untuk dibawakan kecapil sekaligur. Hal ini dikarenakan operator kapanewon playen yg ... ..selengkapnya

Rakor pertanggungjawaban LKS Kinasih Dengok. Rakor dipimpin oleh Ibu Sumartini Bapak Suronto Selaku Ketua dan wakil ketua. Rakor ini membahas kesiapan pemeriksaan dan laporan program LU yang telah dilaksanakan oleh LKS di tahun 2020... ..selengkapnya

Pemerintah Kalurahan Dengok menganggarkan BLT Dana Desa tahun 2021sebanyak 142 KPM selama 12 bulan. Hal ini telah sesuai dengan aturan, ditetapkan melalui muskalsus, serta non bantuan lainya serta non prakerja. ... ..selengkapnya

Pemerintah mengubah besaran dan jangka waktu pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di tahun ini. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dan Desa.   Beleid tersebut menggantikan PMK nomor 156/2020 yang merupakan... ..selengkapnya