Kalurahan Dengok

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemangku Keistimewaan Tahun 2026 gelompang pertama pada Selasa, 19 Mei 2026, bertempat di Ruang Rapat Bangun Desa Lantai III DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini diikuti jajaran Jawatan Kapanewon, Lurah, Jagabaya, dan Pangripta dari berbagai kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. 

Rapat koordinasi menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Kriswantoro, S.STP., M.M. selaku Kabid Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan DPMKP2KB, M. Fajar Nugroho, S.T., M.IP. dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, serta Tri Widodo, S.I.P. dari DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul.

Dalam sambutannya, Kriswantoro menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah kalurahan, di antaranya implementasi Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, koordinasi bidang pertanahan bersama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), persiapan pelaksanaan pemilihan lurah, hingga tahapan awal penyusunan perencanaan kalurahan tahun 2027.

Selanjutnya, M. Fajar Nugroho memaparkan materi mengenai pengamalan Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 sebagai langkah menuju tertib administrasi pemanfaatan tanah kalurahan. Dalam paparannya dijelaskan berbagai ketentuan pasal terkait pemanfaatan tanah kalurahan beserta implikasinya terhadap pemerintah kalurahan. Pemerintah kalurahan diharapkan mampu melakukan penyelarasan kebijakan dan regulasi, khususnya terkait perizinan serta kondisi pemanfaatan lahan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Tri Widodo dari DPMKP2KB menekankan pentingnya persiapan perencanaan pembangunan kalurahan tahun 2027. Ia menjelaskan bahwa perencanaan kalurahan harus disusun berbasis data dan potensi lokal yang dimiliki masing-masing kalurahan. Selain itu, program pembangunan juga perlu selaras dengan prioritas nasional, provinsi, kabupaten, hingga kebutuhan tingkat kalurahan.

Dalam sesi tersebut juga dibahas pengelolaan keuangan kalurahan sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan, penyusunan RPJM Kalurahan beserta Laporan Akhir Masa Jabatan, serta rencana penerbitan petunjuk teknis baru terkait RKPKal.

Melalui rakor ini, pemerintah kalurahan diharapkan semakin memahami arah kebijakan daerah serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pemanfaatan tanah kalurahan dan penyusunan perencanaan pembangunan yang terukur, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.